Thursday, May 19, 2011

Menkeu Minta Menteri Energi Batasi BBM

Menkeu Minta Menteri Energi Batasi BBM 
Pemerintah menyatakan harga bahan bakar minyak Indonesia terendah di kawasan Asia Timur, termasuk Australia. Ini karena negara-negara lain telah melepas harga BBM ke mekanisme pasar, tanpa melalui subsidi.Jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih makmur, seperti Jepang dan Korea Selatan, perbandingan tersebut tidak cukup adil. Namun, kondisi tersebut dibandingkan dengan negara-negara yang ekonominya setara dengan Indonesia, seperti Filipina, Vietnam, dan India.
"Mereka harga BBM-nya jauh lebih tinggi," kata  Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis 19 Mei 2011.

Bambang mengatakan, Vitenam yang hanya memiliki pendapatan per kapita setengah dari Indonesia, harga bahan bakarnya sudah US$1 atau sekitar Rp8.600 per liter. Sedangkan Indonesia, harga bensin jenis Premium masih Rp4.500 per liter.

Menurut Bambang, negara-negara lain sudah tidak lagi menggunakan subsidi harga. Hal ini berbeda dengan harga BBM di Indonesia yang masih disubsidi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, upaya membatasi konsumsi bahan bakar bersubsidi akan menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Apalagi, menurut Menkeu, pemerintah memiliki risiko fiskal lain, lifting minyak tak mencapai target.

Menkeu mengimbau agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menjalankan program pembatasan subsidi BBM, baik melalui kenaikan harga, ataupun membatasi konsumsi.

Menkeu mengatakan, realisasi subsidi secara keseluruhan, baik subsidi energi maupun nonenergi, per 30 April telah mecapai Rp46,4 triliun atau sekitar 24,7 persen dari target Anggaran Pendatan dan Belanja Negara, Rp187,6 triliun.

Sedangkan subsidi BBM per 30 April 2011 telah mencapai Rp29,2 triliun atau 30,4 persen dari target Rp95,9 triliun.

Secara keseluruhan subsidi energi per 30 April 2011 meningkat tajam. Periode tahun lalu, subsidi energi  hanya Rp21,9 triliun atau 15,2 persen dari target. Sedangkan tahun ini Rp38,8 triliun atau 28,4 persen dari target.